Pelanggaran HAM di ‘Hutan Harapan’

oleh; Pauzan. F

1331959757Pelanggaran HAM bagi kaum tani pada dasarnya dilakukan oleh Negara itu sendiri. Perampasan tanah adat Suku Anak Dalam Batin Sembilan adalah salah satu upaya pemiskinan bagi mereka yang hidup bertani dan berburu secara turun-temurun diatas tanah yang saat ini telah diberikan oleh Negara kepada indistri kehutan. Tindakan kekerasan pun seolah di halalkan bagi Negara untuk menghilangkan hak kaum tani atas tanah.

 

Kemarin (9/12), pukul 13.30 WIB, telah di laksanakan seiaran pers oleh beberapa Lembaga di jambi dan tiga orang warga Simpang Macan. Tiga orang warga ini merupakan Suku Anak Dalam Batin Sembilan yang bermukim di kawasan Hutan Produksi yang saat ini dikuasai oleh PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). Atas dasar izin konsesi (IUPHHK-HA) yang diberikan oleh pemerintah, maka SAD  yang bertahan diatas tanah adat mereka telah di cap sebagai perambah oleh Negara.

Salah seorang warga yang ikut dalam siaran pers ini mengatakan, bahwa sudah sejak lama mereka hidup diatas tanah tersebut. Seperti SAD lainnya, pola hidup bertani dan berburu merupakan ciri dari pola kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semangat kolektifitas dalam pembukaan hutan untuk berladang selalu tertuang dalam aturan adat yang mereka yakini.

Pembagian lahan garapan pun diatur secara adil dan merata. Tidak ada invidu atau kelompok tertentu yang melakukan monopoli atas lahan garapan. Di mana masing-masing kepala keluarga diperbolehkan membuka hutan untuk berladang seluas satu hektar setiap musimnya, dan saling berdekatan satu sama lain. Ladang yang mereka buka ditanami dengan tanaman pangan yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka juga sangat mengenali gejala alam sebelum memutuskan untuk berladang.

Kondisi diatas menujukkan bahwa tanah adalah tempat hidup dan mencari kehidupan bagi mereka. Namun kedaulatan itu tidak berlangsung hingga saat ini. Ternyata Negara tak berpihak pada kedaulatan SAD Batin Sembilan. Hal itu di tandai dengan dibukanya pintu investasi bagi beberapa perusahaan besar diatas tanah adat mereka. Lahan garapan mereka tak lagi luas karena digusur oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit milik wilmar group (PT.Asiatic Persada).

Tak hanya itu, lahan garapan yang masih tersisa ternyata telah menjadi milik salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pemanfaatan hutan kayu (PT.Asialog). Bak bola kasti yang dilempar kesana-kemari, SAD ini pun kembali ke kawasan konsesi PT.Asitic Persada yang dulu merupakan areal perladangan mereka. Apa yang terjadi? Ancaman dan pengusiran dari pihak PT. Asiatic Persada membuat mereka tak mampu untuk bertahan.

Akhirnya, mereka memilih kembali ke kawasan PT.Asialog tadi. Disini pun mereka mendapat perlakuan yang sama. Di mana mereka dilarang untuk berladang dan bermukim. Dengan sedikit rasa kasihan, maka SAD ini diperbolehkan oleh tenaga lapangan PT.Asialog untuk berladang, namun dalam jumlah yang sangat tidak mencukupi.

Tahun demi tahun semakin berlalu, pergantian jenis izin konsesi dan pelaku bisnisnya pun kian bergulir diatas tanah adat SAD Batin Sembilan. Namun kehidupan mereka tetap tak sedikit pun berubah menuju perbaikan yang sedikit lebih layak.

PT. REKI – yang berada dibawah manajemen ‘Harapan Rainfores’ – pun masuk dan mulai beroperasi dikawasan eks HPH PT.Asialog tersebut pada Tahun 2010. Tak tangung-tangung, izin konsesi ini berlaku hingga seratus tahun atau satu abad (dalam SK Menhut No 327/Menhut-II/2010 25 Mei 2010 mengenai IUPHHK Restorasi Ekosistem Hutan seluas 46.385 Ha di Provinsi Jambi).

Keberadaan perusahaan ini juga menerapkan hal sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya (PT.Asiatic Persada dan PT. Asialog). Dimana SAD simpang macan ini juga dilarang untuk berladang dan mencari kehidupan diatas tanah adat mereka sendiri. Bahkan tak jarang mereka diusir dari lokasi tersebut, karena ada larangan untuk mendirikan tepat tinggal yang permanen.

Kondisi saat ini, SAD (khususnya di simpang macan), memilih untuk tinggal dirumah kerabatnya karena ditempat semula selalu mendapat larangan untuk tinggal. Untuk kebutuhan hidup, mereka menjadi buruh brondol di perkebunan kelapa sawit PT.Asiatic Persada dan berbagai pekerjaan serabutan yang mereka jalani.

Kondisi ini telah menjelaskan seterang-terangnya, bahwa dengan dibukanya pintu investasi bagi industri-industri besar tersebut, hanya akan memiskinkan kaum tani yang dulunya arif dalam memanfaatkan sumber-sumber kekayaan dalam hutan. Keberpihakan Negara justru bukan untuk kaum tani, melainkan untuk kebutuhan perusahaan-perusahaan besar tersebut atas lahan bisnis.

 

Instruksi Gubernur Jambi

Kabar buruk kini kian meresahkan SAD dan masyarakat lainnya yang beraktivitas di kawasan ini. Pada pertengahan bulan November lalu, Gubernur Jambi mengeluarkan surat instruksi No. 09/INST.GUB/Dishut.5.3/2012, tentang Pencegahan, Penanggulangan Perambahan, Pembakaran dan Penebangan Hutan Secara Ilegal di Kawasan Huta Produksi PT Restorasi Ekosistem Indonesia. Instruksi ini ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sarolangun, Bupati Kabupaten Batang Hari dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Ada empat poin himbauan yang tertuang dalam surat tersebut; 1) Melaksanakan penindakan secara preventif dan refresif terhadap kegiatan masyarakat yang melakukan perambahan, pembakaran, dan penebangan hutan secara illegal di kawasan hutan PT.REKI. 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait. 3) Melakukan instruksi ini dengan sebaik-baiknya. 4) melaporkan hasil pelaksanaan instruksi ini di daerah masing-msing kepada gubernur.

Artinya, maksud dari surat tersebut adalah himbauan untuk melakukan pengusiran terhadap masyarakat yang tinggal dan berladang di konsesi PT REKI (tidak terkecuali SAD Batin Sembilan). Sementara rata-rata dari masyarakat yang mereka kecam sebagai perambah tersebut, telah lebih dulu bercocok tanam dan bermukim di dikawasan ini, baik yang memiliki hak ulayat (SAD) maupun masyarakat non SAD.

Poin satu dari instruksi ini terlihat begitu garang dan menakutkan. Di mana akan dilaksanakan pengusiran secara preventif dan ‘refresif’. Artinya, gubernur Jambi telah merestui dan memerintahkan kepada pemerintah dibawahnya untuk mengusir kaum tani dari hak nya secara paksa. Jika terjadi tindakan kekerasan bahkan mungkin menyebabkan jatuhnya korban jiwa, maka gubernur jambi merestui kematian tersebut.

Semakin menunjukkan kepada kita, bahwa Negara – dalam hal ini pemerintah Provinsi Jambi – anti terhadap kaum tani. Hak serta kebebebasan kaum tani dalam memanfaatkan sumber daya alam telah di renggut dengan di bukanya pintu investasi sebesar-besarnya – terlebih investasi bagi bisnis yang berbasiskan penguasaan tanah secara luas. Ditambah dengan tindakan intimidasi serta represifitas terhadap kaum tani.

“Artikel ini ditulis dalam rangka hari peringatan Hak Asasi Manusia, 10 Desember 2012”.

About these ads
Categories: perampasan tanah | Tinggalkan komentar

Post navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat website atau blog gratis di WordPress,com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: